Pada kesempatan tersebut, turut mendampingi Ketua Stunting Inhil, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Satgas Stunting, Puskesmas Tembilahan Kota, Puskesmas Tembilahan Hulu, Pengurus PKK dan beberapa Pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil.
Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi melalui Roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk koordinasi melalui roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Yang kemudian kita carikan solusi bersama,” kata Muhadjir.
Muhadjir Effendy menjelaskan target Indonesia sesuai dengan arahan Presiden, angka stunting harus di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang.
Sementara itu, Ketua Stunting yang juga Wakil Bupati Kabupaten Inhil H.Syamsuddin Uti saat memaparkan permasalahan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir dihadapan Menkoo PMK yang diikuti Wakil Gubernur Riau secara Virtual, selain menyampaikan permasalahan kondisi geografi inhil yang sebagian besar perairan.
H.Syamsuddin Uti juga mengusulkan 10 Poin kepada Pemerintah Pusat untuk penanganan stunting di Inhil, diantaranya: Tambahan USG sebanyak 30 Unit, Tambahan Antropometri.
Dari usulan tersebut oleh Ketua Stunting Inhil, secara lansung mendapat tanggapan dari Menko PMK RI. Bahwa Kabupaten Indragiri Hilir akan mendapatkan tambahan 30 Unit USG dan alat Antropometri akan dimobilisasi ke Inhil.(*/A)
Tags
pemerintahan
