 |
| Sosiolog Politik dan Pengamat Pembangunan Comunity dari Institute for Policy Research (Inspire) Kepulauan Riau Suyito. |
Hal ini diungkapkannya baru-baru ini kepada wartawan. Menurut alumni Program Doktoral Universiti Sultan Zainal Abidin – (UniSZA) Malaysia ini Bawaslu tidak boleh menunggu pada tahapan kampanye Pemilu 2024 mendatang, khusus kepala daerah perlu diawasi ketat sejak dini karena penggunaan fasilitas negara lebih memungkinkan.
"Bawaslu saya pikir harus awasi kepala daerah yang kerabatnya ikut konstestasi Pemilu 2024 serta juga penting mengawasi kepala daerah yang akan ikut lagi kontestasi Pilkada sejak dini karena penggunaan fasilitas negara dan belum waktunya berkampanye,” jelas Suyito.
Dia membandingkan dengan Bawaslu RI yang tegas mengawasi Bacapres seperti Anies Baswedan.
“Ini belum masuk tahapan kampanye, sosialisasi ya sah-sah saja tapi jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan 2024 nanti, Bawaslu harus awasi ketat kepala daerah dan semua pihak yang berpontensi besar menggunakan fasilitas negara untuk mengajak rakyat memilih mereka pada 2024 mendatang,” tambah Suyito.
Dia pun mengingatkan masyarakat bahwa segala bantuan yang diberikan kepala daerah adalah uang rakyat yang sewajarnya memang dikembalikan ke rakyat.
“Segala bantuan kan asalnya dari uang rakyat jadi masyarakat memang harus cerdas dalam hal ini, wajar kalau ada bantuan tapi itu memang hak mereka dan uangnya juga dari rakyat jangan terkecoh bantuan itu bukan dari dana pribadi kepala daerah tapi uang rakyat yang diputar,” tutup Suyito.(*)
