 |
| Photo : BATAMKLICK.COM |
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim mengatakan, PWI Kepri akan mencari tahu kebenaran isi berita yang memuat ujaran-ujaran kebencian Kadis Kominfo Kepri Hasan terhadap wartawan dan perusahaan pers.
“Langkah pertama, tentu akan kita konfirmasi terlebih dahulu pihak medianya,” ujar Candra yang didampingi sejumlah pengurus PWI Kepri serta Ketua SPS Kepri, Ramon Damora, Jumat (7/4/2023) malam di bilangan Batamcentre, Batam.
Candra juga mengatakan, dari pihak Diskominfo Kepri telah mengeluarkan bantahan tentang pernyataan itu.
“Tapi tentunya hal ini akan kita kroscek lebih lanjut,” Sambungnya.
Menurut Candra, terlepas dari benar atau tidaknya statement tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjalin kemitraan publikasi dengan media yang sudah terverifikasi.
Menurutnya, verifikasi perusahaan pers penting untuk menjaga standar pelayanan dari sisi konten maupun administrasi.
“Sesuai dengan pesan presiden pada puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan Februari lalu, pemerintah harus ikut bertangungjawab membesarkan media. Ikut bertanggungjawab keberlangsungan kehidupan media dan bisnis media itu,” kata Candra.
Ia mengatakan, perusahaan pers dikatakan sudah terverifikasi jika sudah didata Dewan pers dan memenuhi persyaratan, sesuai dengan UU Pers No. 40 tahun 1999. Untuk itu, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan daerah.
“Pesan presiden semua harus ikut membesarkan media karena media itu pilar ke empat demokrasi. Bahwa stakehholder itu harus bertanggungjwab membesarkan bisnis media,” kata dia.
“Jadi tidak ada yang di beda-bedakan sepanjang media itu bekerjasama secara profesional dan taat kepada kode etik jurnalistik,” tambah dia.
Candra juga berkomentar soal tidak trasparannya anggaran yang dikelola oleh Diskomifo Kepri. Komentar Candra ini keluar usai beberapa media memberitakan soal dana publikasi yang diduga disalah gunakan.
Menurutnya, Diskominfo Kepri terkesan mengatur dan memainkan anggaran seenaknya dan memelihara media yang tidak terverifikasi untu kepentingan tertentu.
“Dana itu dana rakyat jangan sampai ada media yang diutamakan ada media yang dilupakan. Jangan sampai terjadi memelihara media tertentu tapi melupakan media yang lain. Kan harus proporsional dan profesional,” kata dia.
Senada, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Kepri, Ramon Damora meminta kepada Kepala Dinaskominfo Kepri, Hasan agar anggaran publikasi dipergunakan dengan bijak. Tujuannya jelas untuk menyemarakkan pembangunan melalui pemberitaan yang positif.
Ia mengatakan banyak laporan yang ia terima terkait arogansi Kadis kominfo kepada sejumlah wartawan ataupun pemilik media.
“Dia (Kadis Kominfo Kepri, Hasan) tampil dengan mengadu domba sesama pers.Dia juga me-maping media, kalau seperti ini dia berarti mengkapitalisai pers jadinya,” kata dia.
Pihaknya juga meminta kepada Gubernur Kepri agar mengevaluasi kinerja bawahannya itu.
“Dari pada jadi duri dalam daging mending di copot saja,” kata dia seperti di kutip dari BATAMCLICK.COM
Sementara itu, sebelumnya dalam klarifikasinya, Hasan merasa tidak pernah diwawancara oleh wartawan dari media yang menulis jika dirinya mengatakan otak media hanya ’meminta-minta’ dan media akan mati atau tidak bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah.Serta tendensi lain yang dituduhkan dalam berita tersebut.
“Kapan saya diwawancara, dimana? Saya merasa tidak pernah ada wartawan dari media itu yang mewawancarai saya. Saya sudah baca beritanya, ada beberapa media yang menulis isinya sama, judulnya saja yang berbeda. Dan saya rasa ini ditulis oleh wartawan yang sama. Dan saya tegaskan isinya tidak benar, karena dasarnya saya tidak pernah diwawancara,” kata Hasan, dalam keterangan persnya.
Menurut dia, wartawan yang baik itu selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, tidak asal menaikkan berita, tidak tendensius dan tidak beropini dalam menulis.
Hasan juga mengatakan sudah mengklarifikasi langsung kepada media yang bersangkutan.
“Saya sebagai Kepala Dinas Kominfo merasa perlu untuk mengklarifikasi ini,” ujarnya.
Terlepas benar tidaknya ucapan itu keluar dari mulutnya, sikap Hasan sendiri terhadap media dinilai arogan. Banyak pihak yang memiliki pengalaman berhadapan dengan Hasan dan sama-sama mengakui sikapnya itu
Secara terpisah, Hasan Kadis Kominfo Provinsi Kepri sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait stetmen Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Kepri, Ramon Damora meminta agar Gubernur Kepri mencopot jabatanya belum dapat dimintai konfirmasinya, begitu juga dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad belum dapat dimintai konfirmasinya (*)
