 |
| Ketua PD IWO INHIL, Muridi Susandi |
Menurut informasi yang dihimpun Wartawan dilapangan dari salah seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa pihak sekolah telah melakukan pungutan liar kepada orang tua/wali murid sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), Per siswa.
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Inhil,Muridi Susandi menyesalkan oknum kepala sekolah(Kepsek) di salah satu Sekolah Dasar Desa Indrasari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang telah diduga melakukan pungutan liar.
"Tentunya kami prihatin dengan adanya kasus itu. Mudah-mudahan hal tersebut tak terulang kembali dan menjadi perhatian semua pihak," kata Muridi Susandi, ketika diwawancarai oleh Wartawan di ruang kerjanya, jalan suntung Ardi, Kelurahan Tembilahan Kota, Kamis sore (06.04/2023).
Dia berharap Dinas Pendidikan "Kabupaten Indragiri Hilir" meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh seluruh sekolah yang ada di Inhil.
Guru dan kepala sekolah harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi para siswa. Jangan sampai para tenaga pendidik justru memberi dampak buruk bagi pelaksanaan sistem pendidikan.
Para guru dan tenaga pendidik juga harus berhati-hati dalam berbuat dan bersikap, terlebih lagi di era mudahnya akses dan keterbukaan informasi saat ini.
"Seluruh pihak harus terus melakukan pengawasan. Masyarakat pun juga jangan sampai membuka peluang karena dimana ada permintaan atau peluang maka akan ada saja oknum yang memanfaatkannya," kata Muridi.
Muridi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Dinas Pendidikan, beri sanksi tegas, jangan dibiarkan hal yang serupa terulang Kembali, katanya.
Wali murid yang merasa keberatan membayar biaya tersebut menjelaskan, mereka melakukan pungutan dengan alasan untuk biaya perpisahan, dan pengadaan mobiler sekolah seperti membeli meja, bangku serta untuk kenang-kenangan para Guru disekolah itu.
Pungutan yang dilakukan sangat memberatkan wali murid terlebih harga saat ini kondisi ekonomi sangat sulit, apalagi harga kelapa dan pinang sangat rendah sedangkan harga kebutuhan bahan pokok terus meningkat,” ujarnya dengan nada kesal kepada Wartawan. Kamis (06/04/2022).
"Saya sangat berharap pihak sekolah dapat mempertimbangkan hal ini,” harapnya.
Menindak lanjuti informasi yang dikeluhkan oleh wali murid itu awak media mencoba menghubungi Oknum Kepala sekolah berinisial (K) melalui sambungan sellular.
Dalam keterangannya kepada awak media oknum tersebut mengakui perihal pungutan yang terjadi, dan berjanji akan segera mengembalikan pada hari Senin depan melalui bendahara sekolah.
"Saya memohon maaf atas kejadian ini, uang nya belum terpakai dan akan segera kami kembalikan kepada siswa masing-masing pada hari Senin depan lewat bendahara sekolah" ujarnya kepada awak media.
Saat dikonfirmasi ke dinas pendidikan Inhil melalui Kabid SD, H.Fauzan Amrullah SE Msi mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan informasi tersebut dari salah satu ketua organisasi wartawan Inhil.
" Iya benar pak,kami baru mendapat informasi tersebut dari ketua Pengurus Daerah Ikatan wartawan online ( IWO) Inhil, Muridi Susandi," Ungkapnya.
Fauzan menambahkan pihak nya telah melakukan cross check kepada oknum kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait kejadian pungutan tersebut.
"Tadi saya sudah telepon kepala sekolahnya,menanyakan perihal kejadian pungutan itu,saat dia (kepsek-red) sedang berada di dalam speed boat, dan jawaban nya sama seperti yang rekan-rekan media pertanyakan" Terangnya.
Terkait persoalan pungutan liar yang dimaksud dinas pendidikan Inhil akan segera mengambil tindakan jika terbukti oknum kepala sekolah yang dimaksud telah melakukan pungutan liar terhadap para siswa di sekolah itu.
"Saya belum bisa memutuskan langkah langkah apa yang akan di ambil,karena itu wewenang kepala dinas, saat ini beliau sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, namun kita akan ambil tindakan" Ungkapnya.
Fauzan mengatakan Dinas pendidikan Inhil selalu mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak lagi memungut biaya apapun kepada siswa atau wali murid yang bisa menimbulkan polemik di masyarakat.(***)
