 |
| Suasana saat Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc. membuka Focus Grup Discasion (FGD) |
Koorsahli Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan di Papua adalah persoalan yang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun sampai saat ini belum optimal. Sehingga hal itu mempengaruhi percepatan pembangunan yang dilakukan. "Dalam hal ini TNI juga konsen besar dalam masalah ini karena sesuai tugas kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 bahwa kedaulatan negara menjadi bagian dari tugas kita," ucapnya.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Panglima TNI memerintahkan kami Sahli Panglima TNI untuk melakukan kajian penanganan masalah ini dan kita sudah membagikan full data ke lapangan yaitu tim kita dan kuesioner sudah ketemu langsung dengan para narasumber," ujar Koorsahli Panglima TNI.
Adapun data yang diperoleh tersebut belum optimal, perlu adanya penambahan penambahan yang diharapkan dari tiga narasumber yang hadir pada hari ini dengan fungsi tugas beliau masing-masing.
"Kita sadari juga bahwa memang Papua daerah yang cukup luas, rentang kendali pemerintahan juga cukup jauh dan pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menerbitkan INPRES Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan kesejahteraan dan juga pembentukan badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua," katanya.
Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan pembentukan provinsi-provinsi barunya dikaitkan dengan gelar TNI disana.
"Memang untuk TNI sendiri perlu kita kaji ulang apakah itu sudah optimal atau belum, tentunya apakah fungsinya dengan pengembangan suatu kewilayahan atau penambahan satuan-satuan penugasan tetapi nanti dari narasumber dan kajian inilah sarannya kita berikan kepada bapak Panglima TNI," pungkasnya.
FGD tersebut dihadiri Kasum TNI Letnan Jendral TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M. Adapun sebagai narasumber diantaranya, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto dan Pangdam XVII/ Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.
(Puspen TNI).
