Hal tersebut terungkap Salah seorang calon wali murid sebut saja namanya AB yang hendak mendaftarkan anaknya terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 mengaku keberatan.
"Ketika saya menghadap untuk mendaftarkan anak saya, saya diberi formulir. Di dalam formulir itu ditulis (catatan) atribut sekolah seperti pakaian lengkap dan lainnya. Kami rasa itu sangat memberatkan kami apa lagi ekonomi seperti sekarang ini, pinang murah, nio (kelapa) murah," ungkap AB kepada media ini.
"Setahu saya, seluruh SD sudah di gratiskan lewat Dana Bos sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, bahwa seluruh pungutan berkaitan dengan atribut sekolah itu sudah ditiadakan pada penerimaan siswa baru atau PPDB,"ujarnya.
Untuk diketahui pada Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan, pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima biaya operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
Pasal 21 Ayat 3 menyebutkan, (a) sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB ataupun perpindahan peserta didik, dan (b) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
Larangan penjualan seragam, sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Intinya, pendidik dan tenaga kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam. Demikian juga dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negri 007 Teluk Sungka, Yeni Karmila saat dikonfirmasi bahwa seragam yang disediakan ialah untuk memudahkan orang tua/wali murid.
"Seragam kami sediakan disekolah, karna untuk pemesanan masing-masing wali murid harus ke Tembilahan jadi untuk memudahkan wali murid kami sediakan disekolah, repot juga kalau masing-masing wali murid yang harus memesan baju olahraga, batik, muslim dan lain-lain," ungkapnya melalui pesan watshap yang diterima media ini. (*)
