 |
| Foto Yuliana Daud |
Permintaan tersebut berdasarkan banyaknya temuan di lapangan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum merata terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Terlalu banyak temuan kita di lapangan mengenai keluhan masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI sehingga mereka enggan ingin berobat," tukas Ketua Emak Sehat, Yuliana Daud, Senin (21/8/2023).
Yuliana Daud juga menyoroti tentang keseriusan pemerintah daerah dalam hal pendataan orang miskin di Inhil yang tidak pernah valid sama sekali hingga sekarang.
"Dulu pernah kita dengar ada anggaran untuk pendataan orang miskin tapi hasilnya kurang maksimal, kami perlu mempertanyakan itu," jelasnya.
Kemudian Yuliana Daud yang biasa disapa Mak Yuli ini memaparkan tentang peluang masyarakat bisa mendapatkan BPJS PBI melalui Anggaran Belanja Pendapat Negara (APBN) bagi bayi yang baru lahir tapi fakta di lapangan masih banyak anak yang baru lahir tidak bisa mendapatkan karena terkendala di sistem yakni anak tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam Kartu Keluarga sebelum usia 28 hari, namun oleh masyarakat kita tidak paham tentang itu maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah yang berpikir," tambahnya.
Di kasus lain, Komunitas Emak Sehat juga menemukan kejanggalan tentang penghapusan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI oleh pemerintah tanpa konfirmasi ke pemilik kartu, sehingga saat mereka berobat ke Rumah Sakit (RS) membuat mereka terkejut sehingga dijadikan pasien mandiri (bayar sendiri, red).
"Ada temuan kita juga di lapangan BPJS nya tidak berstatus PBI lagi padahal mereka itu sedang sakit dan ekonomi nya terkategori miskin. Jika mereka diberhentikan secara tiba-tiba seperti ini kira-kira bagaimana perasaan pasien, apalagi posisinya sedang dirawat di Rumah Sakit tidak bisa mencari uang dan keluarga sedang fokus merawat. Siapa yang bertanggungjawab atas temuan ini," ungkapnya.
Atas dasar temuan tersebut, Yuliana Daud berharap DPRD Inhil bisa segera memberikan ruang kepada Komunitas Emak Sehat untuk membicarakan ini terhadap pihak terkait agar bisa duduk permasalahan ini dan masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai sasaran program tersebut.
"Kami memandang ini sangat urgent karena menyangkut kepentingan orang banyak dan kami berharap DPRD Inhil selaku wakil kami bisa memfasilitasi pertemuan ini. Mengenai surat, Alhamdulillah tadi pagi sudah kami masukkan lewat Bidang Umum, semoga cepat direspon oleh Ketua DPRD Inhil," imbuhnya.
