 |
| Foto bersama di BPN |
Warga komentari pelayanan ATR/BPN yang kurang memuaskan, dalam menyambut kedatangan warga, Senin 25 September 2023.
"Kami diterima diluar kantor sambil berdiri lagi, kantor ini dibangun pakai uang pajak rakyat, dibiayai pakai uang pajak dari rakyat seharusnya pro rakyat karna mereka itu kan pelayannya rakyat, seharusnya kami disambut baik diajak masuk duduk diajak ngobrol ditunjukan batas batas wilayah HGU PT SRL, biar jelas, dan yang terpenting tindakan apa yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan ATR/ BPN untuk membantu menyelesaikan konflik kami ini, itu yg sebenarnya kami harapkan," ucap warga
Namun hingga berita ini diterbitkan pihak ATR/BPN masih belum memberikan jawaban terkait langkah apa yang akan dilakukan ATR/BPN dalam membantu warga untuk menyelesaikan konflik pertanahannya dengan perusahaan.
"Kalau Kami turun kelapangan tunjukan surat bukti garap kami sejak 1994 kepada orang Perusahaan mereka mau berhenti sebentar, tapi kalau kami pulang mereka mulai lagi lanjut garap terus, dulu dalam kondisi masih hutan sebelum garap kami minta ijin ke bayang HD Kepala Desa dan Kecamatan, kami di minta bayar 2.500.000 satu batang parit nya, untuk uang pancang kata orang Desa," tutur warga.
Disitu kurang lebih ada 10 batang parit, nah di tahun 2004 warga juga sempat dibantu anggota DPRD berupa bibit sawit dan penggalian parit untuk keringkan paritnya supaya warga bisa nyebrang untuk garap lahan mereka.
"Jahatnya perusahaan diracun nya tanaman kami, ditumbangkan ditimbun pakai alat berat, yang hebatnya lagi, mereka dijaga brimob berseragam bersenjata lengkap, ada ribuan hektar lahan masyarakat yang di serobot perusahaan itu, segala macam cara Yang baik kami sudah coba. Melapor ke Desa, DPRD dan kecamatan mereka cuma berjanji mau menyelesaikan masalah penyerobotan itu tapi sampai detik ini tidak ada tindakan apa apa."
"Segala cara sudah kami lakukan untuk pertahankan tanah kami, tinggal angkat senjata yang belum kami lakukan, kalau tidak ada keberpihakan pemerintah dan APH kepada kami masyarakat kecil, maka kami tidak punya pilihan selain melawan dengan angkat."
Sebelum datangi kantor ATR/BPN dan KPH warga sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat seperti camat dan kepala Desa, namun perusahaan tidak mengindahkan.
"Demi kebaikan kita bersama, agar tidak ada tumpah darah dan kerusuhan yang lebih hebat lagi, saya minta dengan tegas, agar perusahaan menghentikan aktivitas di lahan yang masih berkonflik dengan masyarakat, mari duduk bersama, kita selesaikan dulu baik baik, mari cari jalan solusinya dulu kami siap berunding untuk berdamai asal tidak dirugikan,” kata warga.
Warga setempat khawatir jika aktivitas perusahaan terus berlanjut maka perusahaan bisa semena mena serobot Habis semua lahan warga dan makin menyengsarakan masyarakat.
“Dalam satu minggu saja sudah berapa hektar lahan masyarakat yang digarapnya, apalagi perusahaan menggunakan alat berat, tentu dengan cepat bisa menggarap lahan milik masyarakat,” ujar warga.
Lebih lanjut, warga mengatakan, bahwa Pemerintah Desa dan Kecamatan, DPR janji akan membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani konflik antara PT SRL dan warga Desa Kecamatan Tempuling.
Kenyataan sampai detik ini tidak ada realisasinya lahan kamipun tetap diserobot juga setiap hari aktivitas perusahaan terus berlangsung dilahan kami.
“Dengan menggunakan alat berat perusahaan merusak pohon sawit, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Jelas ini lahan ada pohon sawitnya, tetap saja dirusak oleh perusahaan,” ujarnya.
(Dir/tim)
