 |
| Kordinator Indonesia Monitoring (IMO), Laode Kamaludin |
"Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya bahwa Kabinda DKI diduga ikut cawe-cawe untuk pemenangan pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, jika ini benar tentunya kami meminta yang bersangkutan harus di evaluasi bila perlu dicopot dari jabatannya selaku Kabinda," kata Laode Kamal, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Kamal mengatakan tidak ada larangan bagi siapapun untuk menunjukan keberpihakannya kepada pasangan Capres Cawapres tertentu, namun jangan sampai menyalahgunakan jabatan negara untuk mengakomodir dukungan kepada salah satu Capres peserta Pemilu 2024, karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan serta merendahkan marwah badan intelejen negara sehingga dapat berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya masyarakat kepada perangkat pemerintah.
"Perlu saya ingatkan sebagai pejabat negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentunya harus paham dan taat pada aturan tentang pentingnya menjaga netralitas serta menahan syahwat politik untuk tidak ikut cawe-cawe ataupun mendukung salah satu pasangan Capres - Cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Kamal.
"Jangan sampai akibat ulah segelintir oknum pejabat negara tersebut, nantinya rakyat tidak percaya pada institusi Pemerintah yang seharusnya bertugas sebagai penjaga serta penegak etika dan moral publik," tutup Kamal.
Sebelumnya dugaan keterlibatan Lembaga Badan Intelijen Negara/BIN dalam mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres terungkap lewat beredarnya Pakta Integritas yang ditandangani Kabinda Papua Barat Brigjen, TNI TSP Silaban dan Penjabat (PJ) Bupati Sorong yang terjaring OTT KPK, Yan Piet Moso, hal ini pun berujung pada pencopotan Brigjen TNI, TSP Silaban selaku Kabinda Papua Barat.(I)
