Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Th. 2024 yang akan datang, yang dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota.
Di kesempatan ini Mendagri meminta kepada Pemda melalui Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga jajaran TNI / Polri di wilayahnya serta sesegera mungkin mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan wajib dianggarkan sebesar 40% untuk Th. 2023 dan 60% di Th. 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.
Usai vidcon bersama Mendagri, Bupati Inhil HM. Wardan menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Th. 2024 yang akan datang.
"Sebagai informasi, Pemkab. Inhil pada tanggal 10 November yang lalu sudah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu Kab. Inhil", ucap bupati.
"Harapan saya NPHD ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh KPU dan Bawaslu sehingga Pilkada di Th. 2024 yang akan datang bisa terlaksana dengan baik dan sukses", ujar HM. Wardan.
Selain Kab. Inhil, Rakor ini juga di ikuti oleh Pemprov. Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota serta stake holder terkait lainnya se Prov. Riau.(***)
Kesbangpol Inhil.
