Pj Bupati Inhil, Herman mengatakan siap menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Menurutnya, pada target awal akan melakukan koordinasi bersama Pemkab Inhil untuk pengesahan APBD.
“Tuntutan awal itukan memang ada target pengesahan APBD paling lambat 30 November, itu sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Untuk mengantisipasinya, pada hari ini proses pengesahan APBD sudah dimulai," kata Herman saat wawancara di Gedung Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Kamis (23/11/2023).
"Jadi kita coba komunikasikan paling lambat 27 November sudah kita ketuk palu. Sehingga nanti kita bawa ke provinsi. Itu mungkin langkah awal pada minggu pertama ini,” imbuh Herman.
Dijelaskannya, terkait mengatasi permasalahan nasional seperti inflasi, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah untuk manangani itu. Ia nantinya akan menggerlar pasar murah. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga sembako bagi masyarakat.
“Langkah berikutnya ada beberapa agenda nasional yang harus kita selesaikan pertama masalah inflasi. Inflasi ini kan sama-sama kita tahu setiap minggu akan kita bahas. Setelah kita bahas inflasi, tentu ini harus kita Kawal jangan sampai harga kebutuhan sembako terlalu melonjak. Melalui hal ini kita akan interferensi di Kabupaten Indragiri Hilir, paling tidak kita akan melakukan pasar murah,” jelasnya.
Herman melanjutkan, agenda priotitas nasional yang akan dikerjakannya yaitu, melakukan penurunanan angka stunting atau tengkes. Menurutnya, upaya untuk menurunkan dan mengatasi stunting dapat dilakukan kegiatan pencegahan.
“Kedua, mungkin permasalahan stunting sama-sama kita ketahui ini sangat menjadi perhatian bersama, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan itu. Untuk masalah jumlah penduduk miskin, kita akan lakukan berbagai upaya bersama untuk mengatasinya," ucapnya.
Tak hanya itu saja, Pj Bupati Inhil Herman, juga diberikan amanah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah yang berjuluk "Negeri Seribu Parit" itu. Ia ungkapkan, untuk melakukan pembangunan tersebut, tentunya sangat dibutuhkan koordinasi serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Nah tadi juga ada dipesankan terkait permasalahan infrastruktur. Kabupaten Inhil mungkin termasuk daerah yang paling luas terdiri dari 20 kecamatan dan 157 desa. Dengan luasan seperti ini, kalau kita bergantung dari APBD memang cukup berat, sehingga kita perlu koordinasi dari bantuan keungan pemerintah provinsi atau pusat. Jadi itulah yang harus kita gesa dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Herman telah berjanji akan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, maupun nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kemudian, ia juga tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tak langsung berupa suap hadiah bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
“Saya akan bersikap transparan jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas,” ucapnya.
Ia menegaskan, bakal selalu memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
Ia menambahkan, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
"Bila saya melanggar hal-hal tersebut, maka saya siap menghadapi konsekuensinya, "pungkasnya.(*/RKR)
