Diketahui akibat dari ketidakseimbangan penggunaan keuangan daerah, banyak OPD mengalami hambatan sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu di laksanakan.
Beberapa rekanan pada proyek infrastruktur hingga memasuki akhir tahun 2023 juga mengalami hal yang sama, akibatnya para kontraktor merasa di rugikan akibat ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pengerjaan mereka.
Belum lagi di sektor pendidikan, hingga di minggu ke-3 bulan Desember ini, gaji para guru ASN dan P3K bahkan uang sertifikasi mereka sejak bulan Juli lalu, juga ikut terkena imbas belum terbayarkan oleh pemerintah daerah.
Hal yang sama juga di alami oleh Desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mereka yang bekerja sebagai perangkat desa mengeluhkan uang gaji yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Inhil mengalami hal yang sama sehingga mereka terpaksa harus berhutang untuk menutupi kekurangan akibat kebutuhan rumah tangga yang harus mereka keluarkan.
Wakil ketua Komisi III dari fraksi partai Golkar H. Edy Sindrang meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan di sektor pengelolaan keuangan daerah karena jika hal ini terus menerus di dibiarkan akan berakibat fatal pada tata laksana pemerintahan berikutnya.
"Dengan kondisi keuangan yang defisit hari ini pemerintah tidak punya pilihan selain segera melakukan rasionalisasi jika memang kita ingin pemerintahan ini kembali pulih," kata H. Edy Sindrang Rabu (20/12/2023).
Edy Sindrang mengakui tidak sehatnya keuangan APBD hari ini sebesar 400 miliar lebih itu, diakibatkan karena adanya berbagai kepentingan di pemerintahan itu sendiri, sehingga tugas Pj. Bupati Herman yang baru menjabat belum genap satu bulan itu, harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kondisi keuangan pemerintahan daerah.
"Kami dari beberapa fraksi mendukung Pj. Bupati Herman segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi keuangan daerah hari ini, dengan begitu masyarakat tidak terus menjadi korban akibat buruknya kondisi keuangan daerah hari ini," pungkas H. Edy Sindrang.
Bahkan Anggota DPRD Inhil dari partai berlambang Pohon beringin Dapil V ini, menyampaikan dari informasi yang ia terima dari salah satu rekanan ada, pekerjaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2022 belum dibayarkan hingga memasuki akhir tahun 2023 ini, sementara proyek pengerjaan telah diselesaikan oleh pihak kontraktor.
"Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sendiri, agar segera memberikan atensi serius terhadap defisitnya anggaran APBD Inhil, untuk segera dilakukan penyehatan jika kita tidak ingin terus menerus dalam kondisi seperti ini dari tahun ke tahun," tutup H. Edy Sindrang. (F)
