Dengan Tema "Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan", Pj Bupati Herman menuturkan, Musrenbang kecamatan ini merupakan forum strategis. Ia berharap dengan pelaksanaan ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan perumusan penetapan program prioritas Kecamatan.
"Nantinya harus benar-benar mampu menjawab permasalahan serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan ini. untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah, kiranya dapat merekam dengan baik usulan Desa dan Kelurahan di Kecamatan ini, agar dapat menjadi bagian dari fokus Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, pelajari dan pahami serta pertajam rumusan sasaran program dan kegiatan yang disampaikan, dengan tetap mengedepankan azas efektifitas, efisiensi serta kemampuan keuangan daerah," harapnya.
Lanjut, dikatakannya Musrenbang kecamatan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025.
"RKPD Merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD sehingga antar dokumen tersebut seharusnya terjadi harmonisasi dan sinkronisasi," tuturnya.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa masyarakat diberikan ruang dan kesempatan Yang luas untuk dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
"Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya yang hadir pada acara Musrenbang Kecamatan ini agar serius dalam melakukan musyawarah, sehingga pada akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan yang mengakomodir musrenbang Desa atau Kelurahan di tahun 2024," tambahnya.
Adapun strategi perioritas yang ingin dikuatkan diantaranya.
1. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
2. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan.
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
5. Pengembangan potensi agroindustri daerah.
6. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun-an daerah.
7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah.
Terakhir dikatakannya, "Dengan terlaksananya pembangunan secara merata dan berkeadilan serta partisipasi masyarakat yang tinggi dengan diiringi oleh implementasi program pembangunan di seluruh sektor, Insya Allah, Indragiri Hilir akan menjadi negeri yang berjaya dan gemilang, dinamis, selaras dan seimbang antar kawasan pertumbuhan dan pembangunan sebagaimana kita inginkan bersama," imbuhnya. (*)
