Muin mengungkapkan alasan permintaan tersebut lantaran lahan HGU yang diklaim milik PT Wanasari Nusantara (WSN) tersebut adalah lahan garapan masyarakat yang sudah ditanami sawit sejak puluhan tahun.
"Dulu itu sekitar dua puluh tahun silam masyarakat menggarap lahan itu ya berbentuk hutan belantara. Digarap dijadikan kebun sawit. Tapi kalau pihak PT WSN mengklaim itu HGU mereka mengapa ditelantarkan puluhan tahun," kata Muin, Senin (15/4/2024).
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Muin ini menegaskan bahwa ia dengan dukungan masyarakat petani bakal terus memperjuangkan kepemilikan lahan tersebut yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dan Muin juga menegaskan bahwa dia bersama timnya, akan berangkat ke Jakarta untuk menemui langsung Kementerian ATR/BPN atau pihak yang mengeluarkan izin meminta agar HGU ini dicabut dan atau tidak diperpanjang.
"Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Kementrian ATR/BPN menyampaikan permohonan agar HGU 2.211 hektare itu di cabut atau perizinannya tidak di perpanjang. karena ini menyangkut hidup orang banyak. Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat luas," tegas Muin.
Muin menambahkan, dari informasi diperoleh dilapangan sebutnya, diketahui bahwa pihak PT WSN dibeberapa lokasi diduga sudah mulai melakukan penumbangan sawit masyarakat dengan imbalan uang ganti rugi sekitar Rp25 juta per hektare.
"Saya dapat info itu dibeberapa lokasi, sawit masyarakat sudah mulai ditumbang oleh PT WSN, infonya mereka dikasih uang ganti rugi Rp25 juta per hektare. Aksi penumbangan tu harus kita cegah, kasihan masyarakat besok mau makan apa," pungkas Muin yang juga menjabat Ketua Forum BPD Kecamatan Singingi mengakhiri. (Depri)
