.jpg)
Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Edi Suryanto menyampaikan kegiatan ini merupakan mengawali Komitmen kepala daerah untuk benar-benar melaksanakan upaya pencegahan di setiap wilayahnya.
Dikatakan Edi, bahwa ada program yang disebut Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.
Program MCP KPK ada delapan area, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola BMD, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD.
Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution yang turut menghadiri acara tersebut mengungkapkan kepada media rapat itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di wilayah pemerintah daerah.
"Alhamdulillah Kota Pekanbaru berada di angka 92, masuk ke dalam pencegahan korupsi terbaik,” tuturnya.
Lanjutnya, bahwa namanya korupsi pasti kita akan bersama-sama untuk memberantasnya. Jad, tadi juga ada materi yang diberikan oleh beberapa narasumber mulai dari KPK, Kemendagri, BPKP, DJP, dan BPK.
Indra Pomi berharap, tidak ada lagi korupsi di lingkungan ASN dan pegawai. Dalam artian, mereka dapat menerapkan anti korupsi terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.
“Kami juga berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kami berharap kita semua juga bisa menyebarkan semangat ini kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPW PWDPI) Riau, Fifit Lidya, S.Kep, SH yang turut hadir di Rakor tersebut mengatakan bahwa rakor ini sangat membantu dalam pemberantasan korupsi, hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap monitoring coruption preventif dari provinsi Riau.
"Semoga kedepannya korupsi di provinsi Riau tidak ada lagi," tutupnya singkat. (*)
