RIAUTODAYS, TEMBILAHAN - Masyarakat petani di Indragiri Hilir puluhan tahun sudah menjerit akibat rusaknya kebun kelapa mereka akibat kondisi alam, terlebih di daerah pesisir.
Sampai hari ini kondisi kebun mereka bertambah parah. Luasan lahan petani tergerus dilanda abrasi yang mengakibatkan air laut menggenangi lahan Masyarakat petani.
Haji Herman mengatakan, salah satu upaya penyelamatan kebun Masyarakat harus ada ikut campur tangan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya abrasi berkepanjangan.
"Pemerintah harus hadir menyelamatkan kebun kelapa Masyarakat. Caranya perbanyak pembangunan tanggul," kata Haji Herman saat berkampanye, Kamis (24/10/2024) lalu.
Calon Bupati Inhil itu menegaskan, perbanyak normalisasi parit serta pembangunan tanggul harus menjadi program utama dalam rangka penyelamatan kebun kelapa Masyarakat.
"Harus direalisasikan sebagai prioritas utama, serapan APBD harus betul-betul tepat sasar untuk kepentingan petani," tegasnya.
Mengenai kenaikan harga jual kelapa, Herman yang merupakan Calon Bupati Inhil nomor urut 4 itu mengatakan, kenaikan harga jual kelapa saat ini tidak ada ikut campur tangan pemerintah.
"Kenaikan harga saat ini tidak ada ikut campur pemerintah. Jika ada yang mengklaim, itu bohong," tukasnya.
Kenaikan harga jual kelapa itu tidak terlepas dari hukum pasar, sambungnya menjelaskan. Jika bahan baku langka, harga akan naik, begitu juga sebaliknya.
Merosotnya produksi pohon kelapa saat ini diyakini kebun Masyarakat sudah tidak produktif lagi akibat pengaruh kondisi alam, serta banyaknya kebun yang rusak akibat luapan air laut.
"Hari ini produksi pohon kelapa berkurang, hasil panen sedikit, makanya harga jual naik drastis kurang lebih Rp4.000,"
Dikatakan Haji Herman, kenaikan ini sifatnya tidak permanen alias semu. Ketika produksi pohon kelapa membaik, buah kelapa akan banjir, maka hukum pasar akan berlaku.
"Kenaikan ini sifatnya sementara, tunggu saja nanti jika buah kelapa banjir, dipastikan harga jual akan turun," sambungnya.
Maka dari itu, Haji Herman bersama Yuliantini jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Inhil akan memprioritaskan upaya agar harga jual kelapa bisa stabil tanpa adanya intervensi dari perusahaan.
"Maka dari itu perlu kehadiran pemerintah bagaimana harga jual kelapa itu bisa stabil," terangnya.
Untuk menstabilkan harga kelapa ini, Haji Herman telah menjumpai Kementrian di pusat agar mengeluarkan regulasi standarisasi harga jual kelapa bulat dalam rangka penyelamatan dari cengkraman kapitalis.
"Akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai payung hukum. Kalau kelapa sawit sudah ada standarisasi harganya sendiri. Maka dari itu kami berkomitmen akan menindaklanjuti itu, dengan meminta SK Gubernur dan akan mengusulkan ke Kementrian nantinya," papar mantan Pj Bupati Inhil itu.
Haji Herman mengungkapkan, telah menghitung harga kelapa yang layak, agar petani yang memiliki kebun sedikit pun bisa menghidupi keluarganya. Standar harga jual kelapa minimal Rp3.000.
"Kita sudah menghitung harga kelapa yang layak Rp3.000 agar petani bisa bernafas,"
Mulai dari ngait kelapa (memaneng_red), mengambung hingga mengupas kulit kelapa sampai mengangkut menggunakan pompong diantar ke tokeh, harga kelapa yang layak Rp3.000.
"Dengan adanya standarisasi harga jual kelapa, Masyarakat tidak was-was lagi menjual kelapa mereka. Harga sudah diatur, dan tidak bisa dimainkan oleh perusahaan." Tutupnya. (*)