Kabar tak sedap ini mencuat setelah adanya dugaan ketidak lengkapan data penerima zakat yang disalurkan melalui pihak ketiga dalam hal ini Pemda Inhil dimasa H Herman menjabat Pj Bupati Inhil.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua III Bidang Pelaporan Baznas Inhil, Drs H Idrus M.Pd.I menyatakan data penerima zakat sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Saat ini sudah 99℅ data terkumpul, dan kami pastikan bahwa semua data penerima zakat berupa 3.000 paket premium box telah diverifikasi dan valid," ungkapnya sembari menunjukan kumpulan tumpukan map yang berisikan data penerima zakat paket premium box, Rabu (2/10/2024).
Selain itu, H Idrus juga tak membantah adanya keterlambatan dalam pengumpulan data penerima zakat. Hal itu dikarenakan pada saat proses penyalurannya, banyak penerima zakat yang tidak membawa fotocopy KTP dan lainnya sebagai syarat untuk menerima paket premium box yang di isi dengan bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya.
"Fakta dilapangan saat penyaluran ada yang lupa membawa fotocopy nya, ada yang tidak punya fotocopy-an syarat-syarat yang diminta karena didesa-desa sulit mencari tempat fotocopy. Penyaluran ini bukan fiktif, Itulah kendala terjadinya keterlambatan pengumpulan data penerima zakat berupa paket premium box yang tersebar di 20 kecamatan pada Ramadhan lalu," ungkapnya.
"Dalam kondisi seperti itu (tidak membawa syarat-red) kita tidak mungkin untuk tidak menyalurkannya. Maka kita membolehkan persyaratan itu menyusul untuk diserahkan. Sehingga terjadilah keterlambatan pengumpulan data penerima, dan sekarang allhamdulilah sudah 99℅ telah rampung datanya," tambah H Idrus.
Sementara itu, Wakil Ketua IV Bidang Umum Baznas Inhil Arsalim, ST menambahkan bahwa dalam penyaluran zakat seperti paket premium box tersebut boleh disalurkan oleh pihak ketiga seperti Kementerian, Lembaga, Badan atau instansi pemerintah, BUMN, Koperasi, yayasan, perkumpulan, perorangan, badan atau organisasi yang diakui berdasarkan perundang-undangan.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan pengelola zakat.
"Seperti paket premium box yang di salurkan oleh pemerintah daerah pada saat ramadhan lalu, boleh dilakukan oleh pemda Inhil sebagai pihak ketiga, posisi Baznas tetap melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyalurannya," papar Arsalim.
Selain itu, Arsalim juga mengaku dengan di salurkan 3.000 paket premium box oleh pemerintah daerah sebagai pihak ketiga, Baznas Inhil merasa sangat terbantu dalam penyaluran zakat berupa 3.000 paket premium box yang tersebar di 20 Kecamatan di Inhil.
"Dengan jumlah 13 orang pengurus Baznas Inhil untuk menyalurkan zakat berupa 3 ribu paket premium box di 20 Kecamatan, sungguh bukan hal yang mudah dan akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dengan adanya pihak ketiga (Pemda Inhil-red) kami sangat merasa terbantu dalam penyaluran zakat tersebut," tutupnya.
Untuk diketahui, Baznas Inhil saat ini juga telah menyalurkan Zakat berupa Beras Indragiri Hilir melalui pihak ke tiga, dalam hal ini Pemda Inhil dan disalurkan langsung oleh Pj Bupati Inhil H Erisman dalam program Subuh Keliling (Suling). (*)
