 |
| Foto : Ilustrasi (Internet) |
Desas-desus soal dugaan transaksi ilegal yang berpotensi terjadi dalam kontestasi ini membuat warga mendesak agar aparat penegak hukum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak lebih tegas dan proaktif dalam mencegah segala bentuk kecurangan.
Politik uang yang berpotensi merusak demokrasi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi integritas pemilu. Masyarakat meminta agar pihak berwenang tidak hanya mengandalkan laporan atau bukti yang ada, tetapi juga melakukan pengawasan preventif yang lebih ketat, mulai dari tingkat kampanye hingga hari H pencoblosan.
"Kami tak ingin Pilkada kali ini tercoreng hanya karena segelintir oknum yang mencoba merusak proses demokrasi. Kami harap KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum bisa bekerja keras memastikan semua berjalan sesuai aturan," ujar salah seorang warga Kecamatan Tembilahan.
Tuntutan tersebut juga disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat yang merasa khawatir dengan potensi penyalahgunaan wewenang dan politik uang yang melibatkan jaringan luas, baik itu melalui iming-iming uang, sembako, maupun janji-janji politik yang berpotensi merugikan hak pilih masyarakat.
"Praktik politik uang sudah menjadi rahasia umum. Kami berharap Bawaslu dan aparat lebih serius dalam menyelidiki dugaan-dugaan ini. Jangan sampai ada calon kepala daerah yang mencoba membeli suara untuk memenangkan kontestasi ini," tegasnya.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dan aparat terkait diminta untuk lebih aktif melakukan pengawasan, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk memantau potensi politik uang yang bisa terjadi kapan saja, terutama di tingkat akar rumput.
"Kami meminta Bawaslu dan aparat terkait untuk meningkatkan patroli pengawasan, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi praktik politik uang. Tim pengawas jangan hanya menunggu laporan, mereka harus proaktif. Selain itu, kerja sama dengan pihak kepolisian sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang lebih besar," tambahnya.
Namun, Ia menyadari meskipun upaya pengawasan yang lebih ketat dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mencegah politik uang. Warga diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga integritas Pilkada.
"Kami sebagai masyarakat harus lebih sadar dan tidak mudah tergoda oleh politik uang. Kami ingin memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mengutamakan kepentingan rakyat," pungkasnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat, Bawaslu, KPU, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Inhil 2024 dapat berlangsung jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan, khususnya politik uang. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan proses demokrasi yang sebenar-benarnya. (R)
