 |
| H. Erisman Yahya |
Dalam video tersebut, Erisman Yahya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam keputusan yang mengizinkan berdirinya gerai Indomaret di daerah yang selama ini dikenal sebagai kawasan dengan dominasi usaha kecil dan menengah (UKM).
Pernyataan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat setempat. Pasalnya, banyak pihak yang merasa keberadaan gerai Indomaret ini berpotensi merugikan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat usaha mereka.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan peran pemerintah dalam proses izin dan apakah benar tidak ada keterlibatan dari pihak Bupati dalam keputusan tersebut.
"Jika benar Pj Bupati tidak mengetahui soal izin Indomaret tersebut, maka kami ingin tahu apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah selanjutnya," ujar salah seorang warga yang menanggapi video tersebut, Kamis (7/11/2024).
"Kami berharap bukan hanya pembantahan, tetapi tindakan nyata untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat."
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah apakah pihak pemerintah Kabupaten Inhil sudah melakukan kajian mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi dari pendirian minimarket modern di tengah kawasan yang masih bergantung pada usaha mikro dan pedagang pasar tradisional.
Keberadaan Indomaret di beberapa titik, menurut warga, dikhawatirkan akan semakin menyulitkan pedagang kecil untuk bersaing.
Desakan Tindakan Tegas dari Masyarakat
Sejumlah kelompok masyarakat setempat mulai menyuarakan kekhawatiran mereka akan dampak buruk terhadap perekonomian lokal.
Mereka mendesak agar Pj Bupati Inhil segera mengambil langkah tegas jika terbukti ada pelanggaran dalam izin usaha tersebut.
"Kami ingin ada tindakan nyata, bukan hanya klarifikasi. Jika memang izin itu tidak sah, maka Satpol-PP harus segera turun tangan dan menertibkan," ujar seorang pedagang pasar tradisional yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, beberapa warga juga mengingatkan bahwa kehadiran minimarket modern seperti Indomaret dapat merugikan keberlangsungan usaha kecil, yang sudah lama mengakar di masyarakat.
"Indomaret ini berpotensi menutup peluang usaha bagi pedagang kecil. Jika Pj Bupati berpihak pada rakyat, kami harap beliau bisa melindungi usaha lokal yang selama ini sudah berjalan," tambah warga lainnya.
Satpol-PP Diharapkan Bertindak
Warga Inhil pun menuntut agar Satpol-PP, yang berwenang dalam menertibkan pelanggaran administrasi, segera melakukan pemeriksaan terhadap izin yang dikeluarkan untuk Indomaret tersebut.
"Kami butuh kejelasan apakah izin tersebut sah atau tidak. Kalau memang ada pelanggaran, Satpol-PP harus segera bertindak," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Kabupaten Inhil belum memberikan pernyataan resmi mengenai tindak lanjut terkait masalah ini. Masyarakat pun terus menunggu langkah konkret dari Pj Bupati Erisman Yahya dalam menyelesaikan polemik yang kini tengah berkembang di tengah-tengah mereka.
Harapan untuk Kepentingan Masyarakat
Banyak pihak berharap agar Pj Bupati dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat dan melindungi keberlangsungan usaha lokal yang menjadi pilar ekonomi di Kabupaten Inhil.
Sebagai pemimpin, Erisman Yahya diharapkan dapat menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap usaha kecil, yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar warganya.
"Apapun keputusan yang diambil, kami berharap itu bisa memberi dampak positif bagi masyarakat banyak, bukan justru mempersulit hidup mereka. Kami ingin pemimpin yang benar-benar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya," tutup seorang warga dengan penuh harap.
Dengan situasi yang semakin memanas, kini bola ada di tangan Pj Bupati Inhil untuk segera mengambil langkah yang tepat, tidak hanya untuk menenangkan keresahan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik. (R/*)
