Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), perjudian online tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga berpotensi memicu keretakan rumah tangga, gangguan mental, dan degradasi sosial.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Hastuti Wulanningrum, dalam webinar bertajuk “Dampak Judi Online dan Pemberantasannya” yang disiarkan melalui YouTube Ditjen IKP Kemkomdigi pada Kamis, 5 Desember 2024.
Sejak Oktober 2024, Kemkomdigi telah melakukan langkah tegas dalam menanggulangi masalah ini.
"Hingga 4 Desember 2024, Kemkomdigi telah menindak lebih dari 490 ribu konten dan situs judi online, yang terdeteksi melalui aduan masyarakat, patroli cyber, dan berbagai upaya lainnya," ujar Hastuti.
Tak hanya itu, dalam rentang waktu 20 Oktober hingga 3 Desember 2024, sebanyak 464.440 konten judi online telah berhasil dihapus, termasuk yang ada di berbagai platform media sosial seperti Meta, Twitter, Telegram, dan TikTok.
Secara akumulatif, sejak 2017 hingga Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten judi online dan akun-akun besar yang terafiliasi dengan perjudian daring.
Untuk memperkuat upaya pemberantasan, Kemkomdigi juga telah menjalin koordinasi dengan operator seluler dan PPATK untuk memantau transaksi pulsa dan mencegah transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Harapannya, langkah-langkah tersebut dapat membatasi akses masyarakat terhadap judi online, terutama generasi muda, yang rentan terhadap dampak negatifnya.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama demi kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk menjaga keluarga kita dari bahaya kecanduan judi online,” pungkas Hastuti.
Dengan langkah strategis yang terus diperkuat, pemerintah optimis masalah judi online dapat segera teratasi, menjaga masa depan generasi muda Indonesia.
