Rapat ini melibatkan berbagai pihak penting, termasuk unsur Forkopimda, Ketua DPRD Inhil, Asisten II Setda Inhil, Kepala Bulog Tembilahan, pimpinan OPD, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bulog Tembilahan menyampaikan perkembangan terbaru tentang pengadaan beras yang telah berjalan hingga Maret 2025.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sejauh ini Bulog Tembilahan telah berhasil mengamankan 43.000 ton beras dari target 70.000 ton.
Pada bulan April mendatang, produksi gabah di wilayah ini diprediksi mencapai 45.025 ton, dengan estimasi hasil beras sekitar 24.763,97 ton.
Bupati Herman menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga beras, baik untuk petani maupun konsumen.
Menurutnya, stabilitas harga sangat vital dalam memastikan kesejahteraan petani lokal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara Rp 6.500 hingga Rp 7.000 per kilogram, sedangkan harga beras di penggilingan mencapai Rp 12.000/kg untuk jenis Pulen, dan Rp 14.000 – Rp 15.000/kg untuk jenis Pera.
"Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, kita perlu memastikan bahwa harga beras tetap wajar dan stabil. Peran Bulog sangat krusial dalam menyerap beras petani dengan harga yang adil, sehingga pasar dapat berfungsi dengan baik tanpa mengganggu daya beli masyarakat," ujar Bupati Herman.
Selain itu, rapat ini juga membahas dua mekanisme utama dalam penjualan beras oleh Bulog, yaitu melalui Program Subsidi Pangan (PSO) dan penjualan komersial.
Untuk penjualan komersial, Bulog akan mempertimbangkan analisis harga pasar dan biaya operasional lainnya. Beras yang dijual dapat menggunakan merek Bulog atau dikemas ulang untuk pasar komersial, melibatkan pengecer dan sektor swasta.
Kepala Bulog Tembilahan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kebijakan daerah dalam menjaga ketersediaan beras yang terjangkau.
"Kami akan terus berupaya menyerap hasil panen petani dengan harga yang kompetitif dan menyalurkannya ke pasar dengan prinsip transparansi dan keadilan," ujarnya.
Melalui langkah-langkah strategis yang dibahas dalam rapat ini, diharapkan ketersediaan beras dan stabilitas harga di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan pokok dengan harga yang terjangkau, tanpa merugikan petani lokal.
Langkah ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global yang terus berkembang. (*)
