 |
| Bupati Inhil Haji Herman saat di ruang E-Bilik Diskominfopers Inhil, turut serta dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (5/3/2025). |
Acara ini, yang berlangsung melalui Zoom Meeting, mengundang berbagai kepala daerah dan pejabat penting dari seluruh Indonesia, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto.
Dari Ruang E-Bilik Diskominfopers Inhil, Bupati Herman memberikan apresiasi mendalam atas diluncurkannya indikator MCP yang dianggapnya sebagai langkah vital dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
"Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, dan kami di Inhil sangat mendukung upaya KPK yang memperkenalkan indikator MCP ini. Ini merupakan langkah besar untuk memastikan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah kami berjalan dengan baik," ujar Bupati Herman.
Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap integritas pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan internal setiap instansi.
Dengan adanya indikator ini, setiap pemerintah daerah, termasuk Inhil, dapat melakukan evaluasi kinerja serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi.
Selain Bupati Herman, acara tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan KPK dalam memperkuat upaya preventif pemberantasan korupsi.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada langkah preventif yang melibatkan seluruh pihak dalam pemerintahan.
"Peluncuran indikator MCP 2025 bukan hanya memperkuat pengawasan terhadap potensi korupsi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan transparan," jelas Sang Made Mahendra Jaya.
Keikutsertaan Bupati Inhil dalam acara ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan KPK dan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Dengan adanya indikator MCP, setiap daerah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Peluncuran indikator MCP 2025 ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam memperkuat sistem pengawasan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Inhil, dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih serta bebas dari korupsi.
