Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Herman dalam pidato resminya pada Rapat Paripurna ke-7, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Inhil, Senin (3/3/2025).
Rapat tersebut merupakan rangkaian acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Inhil untuk masa jabatan 2025-2030.
“Semua belanja pada Dinas dan Badan yang masuk dalam APBD 2025 akan kami evaluasi. Jika ditemukan adanya anggaran yang tidak mendesak atau tidak menjadi prioritas, maka akan kami potong atau hapus,” ujar Haji Herman dengan tegas.
Bupati Inhil juga menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk tahun 2025. Prinsip asas manfaat dan skala prioritas menjadi pegangan utama dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.
Lebih lanjut, Haji Herman mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Inhil saat ini masih dalam kondisi yang sangat terbatas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Inhil menghadapi defisit anggaran yang cukup signifikan, bahkan melampaui batas kumulatif yang ditetapkan.
“Kondisi keuangan kita saat ini bisa diibaratkan seperti besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, kita harus lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan mendahulukan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Haji Herman berkomitmen untuk mengarahkan setiap anggaran yang ada pada sektor-sektor yang mendesak dan berpotensi mendukung kemajuan daerah, termasuk infrastruktur dan sektor pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih ketat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, dengan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Inhil.
