.jpg)
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Herman dalam pidatonya pada acara serah terima jabatan Bupati Inhil periode 2025-2030, yang digelar dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang ke-2 di Gedung DPRD Inhil, Senin (03/02/2025).
Herman menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Herman menekankan bahwa kolaborasi antara KPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan memainkan peran kunci dalam memastikan penggunaan anggaran negara, khususnya APBD Inhil, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
“Kami berharap KPK bersama APIP dapat bekerja secara sinergis dalam melakukan pengawasan terhadap setiap alokasi anggaran yang digunakan. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” kata Herman.
Bupati Herman juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat Inhil.
Ia mengungkapkan bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar sebuah kedudukan, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa semua fasilitas pemerintahan, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas, merupakan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita adalah pelayan masyarakat, dan setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada kesejahteraan rakyat. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi penuh. Sebagai pejabat publik, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks ini, kehadiran KPK diharapkan dapat menjadi pengawasan eksternal yang memberikan perspektif yang lebih objektif dan profesional dalam memonitor penggunaan anggaran.
Kolaborasi ini diharapkan akan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan melibatkan KPK dalam pengawasan anggaran, Bupati Inhil berharap pemerintahan yang ia pimpin dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Inhil, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, menurutnya, adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. (*)
