 |
| Zulkifli AM, SE atau sering disapa bg Fhilay |
Dalam menghadapi tantangan ini, seorang pengamat ekonomi lokal, Zulkifli AM, SE atau sering disapa bg Fhilay, menyampaikan pentingnya pendekatan yang terencana, terintegrasi, dan berwawasan jauh ke depan.
Menurutnya, penyelesaian defisit anggaran bukan hanya soal mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak, melainkan juga menciptakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia memberikan beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh diantaranya:
1. Efisiensi dalam Pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- Evaluasi Anggaran yang Cermat, Tinjauan mendalam terhadap seluruh pos anggaran menjadi langkah pertama yang harus dilakukan.
Pemangkasan anggaran yang tidak efisien, pengalihan dana dari proyek-proyek kurang prioritas ke program yang lebih berdampak, serta penerapan pengendalian biaya yang ketat di seluruh lini pemerintahan, dapat mengurangi beban defisit anggaran.
- Pentingnya Prioritas Program: Program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, proyek-proyek yang tidak mendesak dapat ditunda atau dihentikan sementara hingga kondisi keuangan daerah membaik.
2. Diversifikasi dan Optimalisasi Sumber Pendapatan.
- Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah: Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meninjau ulang struktur tarif pajak dan retribusi daerah.
Namun, kenaikan tarif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat atau sektor usaha yang sudah terdampak ekonomi.
Menciptakan Sumber Pendapatan Baru: Kabupaten Inhil dapat menjajaki potensi pajak barang dan jasa serta memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan untuk menciptakan aliran pendapatan baru.
Diversifikasi pendapatan daerah yang lebih luas—termasuk sektor pariwisata dan produk lokal—dapat membantu menanggulangi ketergantungan pada sumber pendapatan yang terbatas.
- Optimalisasi Aset Daerah: Banyak daerah yang memiliki aset berupa tanah, gedung, dan infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara maksimal.
Pemanfaatan aset ini, baik melalui sewa, kerja sama, atau penjualan aset non-strategis, dapat memberikan tambahan pendapatan yang signifikan.
3. Peningkatan Efisiensi dan Modernisasi Pengelolaan Keuangan
- Digitalisasi Layanan Publik: Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan transparansi.
Sistem anggaran berbasis digital dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara lebih akurat.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Pengelolaan anggaran yang efektif juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Program pelatihan untuk pegawai daerah tentang manajemen keuangan yang baik dan pengelolaan anggaran yang efisien akan memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara optimal.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Inovasi Pembiayaan
- Public-Private Partnership (PPP): Kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik atau infrastruktur strategis dapat mengurangi beban anggaran daerah.
Dalam hal ini, skema PPP memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membangun proyek-proyek yang dibutuhkan tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.
- Inisiatif Sosial Perusahaan: Di luar PPP, perusahaan-perusahaan besar dapat diajak berkolaborasi dalam mendanai program sosial atau proyek pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Diversifikasi Sumber Dana Eksternal
- Pencarian Hibah dan Bantuan: Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang hibah dari pemerintah pusat, lembaga internasional, atau organisasi donor untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendesak, seperti pengurangan kemiskinan atau pemeliharaan infrastruktur kritis.
- Pinjaman yang Bertanggung Jawab: Penggunaan pinjaman dengan bunga rendah dari lembaga keuangan atau lembaga internasional, dengan ketentuan yang jelas dan terbatas pada proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan, bisa menjadi opsi untuk menambah dana tanpa membebani anggaran jangka panjang.
6. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran melalui forum diskusi atau musyawarah perencanaan pembangunan.
Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran akan meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil.
- Pemberdayaan Masyarakat: Selain itu, masyarakat dapat diberdayakan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efisien dan berkelanjutan, melalui program-program yang melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat.
7. Reformasi Kebijakan Anggaran yang Berkelanjutan
- Evaluasi dan Revisi Kebijakan Anggaran: Pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi kebijakan anggaran yang ada, melakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak efektif, dan memastikan bahwa anggaran yang disusun selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat.
"Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis ini, saya berpandangan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menghadapi defisit anggaran secara lebih efektif," ujarnya, Sabtu (16/3/2025) Malam.
Ditambahkannya, Penyelesaian masalah anggaran memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.
"Solusi ini bukan hanya untuk menanggulangi defisit, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan," pungkasnya.
