.jpg)
Rakor tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan strategis, mulai dari Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino, Kepala Bapenda Inhil Fadilah, Kepala UPT Samsat, Kasat Lantas Polres Inhil, hingga perwakilan Jasa Raharja.
Dalam pemaparannya, Kepala Bapenda Fadilah melaporkan bahwa sejak diterapkannya opsen pada Januari lalu, Inhil telah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp6,5 miliar.
Capaian ini diraih melalui berbagai strategi agresif—dari penagihan door-to-door, pengiriman tagihan langsung ke wajib pajak, sosialisasi penghapusan denda, hingga razia terpadu lintas instansi.
Bupati H. Herman menegaskan pentingnya aksi nyata. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan strategi di atas meja. Bapenda harus terjun langsung, identifikasi hambatan di lapangan, dan libatkan Satpol PP dalam edukasi masyarakat soal pajak dan BBN-KB,” ujarnya tegas.
Tak hanya itu, ia juga merancang pendekatan baru dengan menggandeng dealer kendaraan dan showroom motor bekas.
“Bea balik nama kendaraan harus bisa langsung diurus saat transaksi penjualan, ini akan memangkas potensi tunggakan dan meningkatkan kepatuhan,” tambahnya.
Menutup rapat, Bupati Herman mengumumkan rencana pelaksanaan razia di titik-titik strategis berpotensi tinggi seperti Guntung, Pulau Kijang, Kota Baru, dan Kemuning.
“Razia ini bukan semata penertiban, tapi pengingat bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi warga dalam membangun daerah,” tegasnya.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat, Inhil menargetkan lonjakan signifikan dalam penerimaan opsen, sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.
